Apa Kabar Papua -Sebuah Diskusi dari Hati ke Hati-

Oleh: Arnold Budhi Prasetyo
Sumber Foto: Suara Kami

            Aachen, sebuah kota pelajar yang berada di Jerman dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai kota di mana Almarhum B.J Habibie tinggal dan mengenyam ilmu pada tahun 1955-1965. Kala itu Habibie berjuang untuk Indonesia tidak hanya dengan menjadi akademisi cemerlang di RWTH Aachen, namun juga ketika ia aktif berorganisasi dengan menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Aachen. Perjuangan pelajar Indonesia di kota Aachen tidak sekedar berhenti di situ. Pada tanggal 7 Desember 2019 lalu, organisasi Suara Kami yang bekerja sama dengan PPI Jerman, PPI Aachen, Perhimpunan Mahasiswa Papua di Jerman (PMP), Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia Aachen dan Arbeitskreis Indonesia e.V. mengadakan sebuah diskusi santai dari hati ke hati bertemakan „Apa Kabar Papua“.

            Suasana sore itu cukup mendung ketika para pelajar dan masyarakat Indonesia dari Aachen dan berbagai kota di Jerman terlihat antusias dalam bermain smartphonenya. Mereka tidak sedang anti sosial dalam memainkan smartphonenya, namun mereka justru sedang bersosialisasi dengan berlomba-lomba menjawab pertanyaan mengenai Papua yang dibawakan oleh pemandu acara. Permainan inilah yang menjadi pemanasan para peserta diskusi sebelum mereka masuk ke dalam diskusi bersama para narasumber, yaitu bersama tiga pelajar dari Perhimpunan Mahasiswa Papua di Jerman (Leo, Anastasia dan Reza), ketua PPI Jerman (Yitzhak), rohaniwan Katolik Indonesia yang juga menjadi dosen filsafat di Jerman (Pater Fidelis), dan jurnalis senior Deutsche Welle Indonesia (Pak Hendra). Diskusi yang dapat dianggap sensitif karena berbicara mengenai isu Papua ternyata mampu dimoderatori secara hangat dan santai oleh Ayu, mahasiswi Ilmu Asia Tenggara. Presentasi yang dibawakan oleh PMP menjadi awal yang tepat untuk menyuguhkan gambaran mengenai keadaan dan sejarah Papua.

Sejarah Singkat Papua

            Papua yang merupakan negeri di bawah matahari terbenam terbagi ke dalam tujuh wilayah adat. Pembagian ini didasarkan pada kemiripan budaya antarwilayah tersebut. Melalui kedatangan para pedagang Tionghoa, misionaris Jerman dan Belanda dan juga pengaruh kesultanan Bacan dari Maluku di abad 15-16, masyarakat Papua telah terbiasa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda agama, bahkan keberagaman agama di dalam satu keluarga menjadi hal yang lumrah. Beralih ke masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta pernah berselisih pandang dengan Bung Karno mengenai Papua. Kala itu Bung Hatta menyatakan bahwa bangsa Papua berhak menentukan nasibnya sendiri karena masyarakat Papua tidak memiliki rumpun Melayu, melainkan Melanesia. Tambahnya lagi, ambisi untuk memasukkan Papua ke dalam Indonesia dapat memberi kesan Indonesia sebagai negara imperial. Di sisi lain, Bung Karno merasa bahwa Papua dapat dimasukkan ke dalam Indonesia berdasarkan sejarah kekuasaan Majapahit. Argumen ini didukung oleh Muhammad Yamin berdasarkan sejarah kerajaan Tidore di Maluku yang pernah menguasai Papua. Perdebatan mengenai status Papua pun terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Legitimasi perjanjian New York 1962 dan Pepera 1969 yang membahas penentuan nasib Papua dipertanyakan karena masyarakat Papua merasa tidak benar-benar diikutsertakan meskipun intelektual Papua telah ada dan orang Papua pernah memiliki partai politiknya sendiri yang pernah melakukan pemilu pada tahun 1961. Pada saat itu para intelektual Papua menetapkan tanah kemerdekaan mereka sebagai Papua Barat dengan Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua dan Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaannya.

Sikap Presiden Indonesia terhadap Papua 

    Cukup menarik untuk mengetahui bagaimana presiden Indonesia bersikap terhadap Papua. Di era Sukarno melalui operasi Trikoranya, Indonesia merasa menjadi pembebas Papua dari cengkraman kolonial Belanda. Papua Barat pernah bernama Irian Barat yang memiliki arti bangsa yang diangkat tinggi. Irian pun menjadi sebuah akronim dari “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland” ketika terjadi konflik perebutan wilayah Papua antar Indonesia dan Belanda. Nama ini dilahirkan oleh Frans Kaisiepo, tokoh pro integrasi Papua dengan Indonesia. Nama Irian Barat ini kemudian berubah di masa Suharto menjadi Irian Jaya. Perubahan nama ini bersamaan dengan peresmian operasional tambang Freeport. Begitu banyak operasi militer dan tragedi kemanusiaan di Papua terjadi di era Suharto. Berlanjut di era awal reformasi, Habibie pernah menerima perwakilan Papua yang menuntut kemerdekaan, di mana dialog terjadi dan Habibie meminta mereka merenungkannya kembali. Meskipun dialog terjadi, ketika itu masih sempat terjadi kekejaman militer terhadap orang Papua. 

Di era Gus Durlah masyarakat Papua merasa diperhatikan. Selain pengembalian nama Papua dan pemberian izin pengibaran bendera Bintang Kejora, dialog diadakan lebih terbuka dengan tokoh Papua Merdeka. Saat itu masyarakat Papua tidak merasakan senapan militer Indonesia, bahkan Tentara Papua Merdeka dapat masuk ke kota untuk berunding dengan militer Indonesia. Megawati yang menggantikan Gus Dur kembali melarang pengibaran bendera Bintang Kejora dan pada eranya kembali terjadi pembunuhan aktivis Papua oleh TNI. Susilo Bambang Yudhoyono berusaha ketika menjadi presiden menggunakan pendekatan damai, meskipun tetap saja terjadi serangan militer terhadap masyarakat Papua. Kemudian muncullah Jokowi sebagai presiden yang paling sering berkunjung ke Papua. Di satu sisi memang Jokowi melakukan pembangunan masif infrastruktur di Papua, namun di lain sisi operasi militer masih terus berlangsung di sana. Di masa Jokowi ini sempat muncul kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang berujung konflik di daerah Papua sendiri. Sikap pemerintahan Jokowi dalam menangani kasus ini dengan mematikan internet yang berakibat pembatasan akses informasi disesalkan sebagian masyarakat.

Peran Media terhadap Papua dan Solusi

    Pak Hendra yang ketika itu tidak sempat berada di tempat untuk berdiskusi langsung, menyampaikan pandangannya mengenai peran media terhadap Papua melalui sebuah rekaman video. Ia menyatakan bahwa media nasional Indonesia dan media internasional mengambil fokus yang berbeda dalam pemberitaan mengenai Papua. Media nasional lebih terfokus soal isu keamanan nasional. Isu yang dibahas ialah bagaimana kelompok separatis Papua menganggu kedaulatan dan keamanan Indonesia. Sumber data yang diambil ialah sumber data resmi dari pemerintah dan militer Indonesia. Di sisi lain, media internasional yang memiliki akses sangat terbatas untuk menginvestigasi secara langsung kejadian aktual di Papua karena ketidakjelasan izin peliputan dan pengawasan intelijen Indonesia bersandar pada sumber saksi-saksi yang peduli terhadap kondisi Papua. Fokus pemberitaan media internasional ialah permasalahan HAM dan pembatasan kebebasan politik masyarakat Papua. Oleh karena itu, untuk mendapat informasi kredibilitas mengenai Papua, analisis komprehensif dari perspektif kedua media ini sangatlah penting. Kebebasan pers menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjadi langkah penyelesaian permasalahan Papua.

    Penting untuk disadari bahwa hingga saat ini pendekatan yang terjadi di Papua masih terpaku pada pendekatan secara militer. Militer bukan warga sipil yang menjadi penguasa di Papua. Oleh karena itu, Pater Fidelis menyarankan bahwa proses demiliterisasi menjadi langkah awal untuk mengurai permasalahan yang terjadi di Papua. Dialog terbuka tanpa intimidasi menjadi kunci penting sehingga dialektika yang berbobot dapat terbangun. Selain itu, para narasumber sepakat bahwa pelurusan sejarah mengenai Papua perlu didukung sehingga kesimpangsiuran tidak terjadi dan proses dialektika dapat berdiri di atas fakta.  Mengenai isu rasisme sebenarnya tidak akan menjadi sebuah isu yang berlarut-larut bila hal ini tidak dipolitisasi dan bila keadilan juga kesejahteraan masyarakat Papua lebih diperhatikan. Ketika ditanya apakah masyarakat Papua sendiri bersikap rasis terhadap masyarakat luar Papua, salah satu anggota PMP menjawab bahwa yang sebenarnya terjadi ialah keirihatian masyarakat Papua ketika melihat pendatang yang lebih makmur di tanah mereka yang sebenarnya kaya. Masyarakat Papua yang terlihat eksklusif dengan hanya berkumpul bersama teman satu daerahnya sebenarnya dapat dimaklumi karena rasa kekeluargaan terbangun ketika mereka berada di komunitasnya, di mana mereka dapat menjadi dirinya sendiri tanpa dihantui prasangka buruk, intimidasi dan rasa takut untuk berbicara.

Pater Fidelis menyatakan bahwa kejahatan kemanusiaan masa lalu di Papua seberapa kecil pun hal itu tidak boleh dilupakan, namun harus dituntaskan. Sementara itu Yitzhak menambahkan bahwa terlalu terfokus hanya pada masa lalu pun tidaklah tepat. Permasalahan infrastruktur, gizi dan pendidikan di Papua perlu diberikan fokus demi kebangkitan Papua di masa depan. Ketika gizi anak menjadi masalah, seorang anak akan kesulitan untuk menyerap pendidikan yang ditawarkan, apalagi ditambah dengan minimnya infrastruktur yang tersedia. Kesejahteraan Papua menurut Yitzhak bergantung pada ketiga hal fundamental tersebut. Tidak hanya solusi-solusi yang telah dipaparkan, diskusi ini pun menghasilkan solusi bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang memegang peranan penting dalam penyelesaian masalah Papua. Elemen masyarakat dan pemerintah daerah harus siap bekerja sama dalam hal ini. Penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua oleh birokrat Papua yang bobrok merupakan pengkhianatan terhadap masyarakat Papua sendiri. Berkenaan dengan elemen masyarakat, harus disadari bahwa perjuangan untuk kemajuan Papua tidak hanya bertumpu pada sektor politik. Anak muda Papua banyak yang berusaha secara mandiri memajukan Papua melalui sektor bisnis kreatif.

Harapan Penyelenggara Acara

    Diskusi yang cukup panjang dari sore hingga malam hari itu diakhiri dengan makan malam bersama yang cukup mengakrabkan. Bersamaan dengan makan malam, tiga tokoh yang berperan dalam berlangsungnya diskusi menyampaikan pendapat mereka atas terselenggaranya diskusi hangat tersebut. Asa sebagai Ketua Suara Kami menyatakan bahwa penyelenggaraan diskusi ini dilakukan dengan harapan agar dalam merespon isu Papua kita dapat lebih terbuka, lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara sehingga tali persaudaraan dengan masyarakat Papua terjaga demi kemajuan Papua itu sendiri. Leo sebagai ketua PMP berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berusaha menyukseskan diskusi ini dan berharap hasil diskusi ini dapat menjadi perspektif baru bagi masyarakat luas sehingga kita dapat bersama-sama membangun Papua dan Indonesia yang lebih menjunjung tinggi HAM. Sebagai penutup, Yitzhak sebagai ketua PPI Jerman turut mengapresiasi diskusi ini karena prasangka buruk satu sama lain yang dapat menghancurkan dapat sirna bila diskusi dari hati ke hati mampu dilaksanakan sebagai langkah awal pembangunan toleransi. Diskusi dan keakraban ini ternyata tidak hanya berhenti di ruangan universitas RWTH Aachen tersebut, sebuah after party pun dilangsungkan oleh sebagian peserta dan narasumber sehingga keakraban itu terus berlanjut hingga subuh menjelang.

Penutup

    Permasalahan Papua cukup pelik dan dapat menjadi semakin rumit saat pihak-pihak yang terlibat tidak berani berdiskusi terbuka satu sama lain. Kejujuran dan sikap saling memahami menjadi penting dalam sebuah diskusi terbuka. Hanya melalui diskusi dari hati ke hatilah empati akan muncul. Ketika empati muncul, keegoisan dan kepentingan pribadi pun sirna sehingga benang kusut permasalahan dapat semakin terurai. Kita patut mencontoh Gus Dur yang secara legowo melepas ego pribadinya. Gus Dur tidak didominasi oleh sikap congkak dan tidak mau mengalah. Oleh karena itu, dalam melihat sebuah permasalahan ia bersikap bijak, jernih, tidak bertele-tele dan kemudian mampu berkata  “Gitu Aja Kok Repot?”

04.02.2020