Yuk Kawal Terus RUU KUHP!

Halo teman-teman PPI Jerman! Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda ke 91, Coretan Dinding secara spesial mengeluarkan dua buah tulisan sekaligus yang masih berkaitan dengan RUU KUHP. Tulisan Coretan Dinding kali ini berjudul “Pasal Intoleran dalam RUU KUHP” oleh revoltierende13 dan “DPR, Please Make Indonesia Wonderful Again!” oleh Arif Taufiq Udin.

Mengapa tulisan ini dikeluarkan di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda? Seperti yang teman-teman ketahui, pemuda generasi saat ini bersatu dalam sebuah gelombang besar demonstrasi memprotes RUU KUHP. Masifnya partisipasi pemuda dalam demonstrasi tersebut (bahkan sampai anak SMK ikut maju ke lapangan) dikarenakan isu yang dibawa ialah isu mengenai kebebasan hak individu yang cenderung menjadi isu anak muda generasi saat ini.
Itu kan privasi gue, kenapa sih negara harus ikut campur? Selama gw ga ganggu loe, kenapa loe yang harus ribet?” Kira-kira itulah yang ada di benak pemuda generasi saat ini. Sebagaimana pemuda 1928 yang bersatu karena tidak mau kebebasan mereka dibelenggu oleh penjajah kolonial asing, pemuda 2019 pun tidak mau kebebasan hak individu mereka dibelenggu oleh negara sendiri.

Anggota DPR periode baru sudah duduk di parlemen dan merekalah yang akan merumuskan RUU KUHP ini. Jangan lengah dan terus kawal pembahasan RUU KUHP ini demi kebebasan kita sebagai individu!


Coretan Pertama: Pasal Intoleran dalam RUU KUHP ( Oleh: revoltierende13 / 26.09.2019)

Sudah bukan barang baru bahwa agama atau kepercayaan yang erat kaitannya dengan sifat kelokalan adalah sebuah diskursus yang mewarnai kehidupan manusia Indonesia. Indonesia yang memiliki ratusan suku dan bahasa sejak dahulu kala ikut terasimilasi oleh budaya-budaya luar kepulauan, terutama oleh agama-agama besar dunia mulai dari Hindu, Budha, Islam, Kristen, Katolik, hingga Konghucu. Asimilasi ini secara perlahan merubah diskursus masyarakat yang sangat plural ini. Dalam perkembangannya, pemahaman atau penafsiran tentang kelokalan atau adat yang seakan identik dengan kearifan lokal ini cenderung ke arah agama yang dianut mayoritas masyarakat di masing-masing provinsi, yaitu Islam dan Kristen atau Katolik, meski juga terjadi dualisme hukum dalam pelaksanaannya.

Hukum adat memang memiliki banyak nilai-nilai moral, tapi juga memiliki cara yang sangat tidak manusiawi. Contohnya saja hukum adat pemotongan jari ketika sanak famili meninggal dunia yang diberlakukan oleh suku Dani di pegunungan Papua ataupun hukum adat dari suku Naulu di pulau Seram, Maluku yang mengasingkan wanita hamil atau yang sedang menstruasi di sebuah gubuk kecil. Hukum-hukum ini memang hanya berlaku dalam masyarakat suku saja dan secara umum tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan. Kebanyakan hukum adat di Indonesia pun biasanya diaplikasikan di ranah perdata, bukan pidana (kecuali di Aceh yang memiliki cara hukumnya sendiri). Meskipun begitu seperti yang sudah disinggung, dualisme hukum yang terjadi di antara lokalitas dan agama-agama besar seperti Islam (terutama), Kristen atau Katolik dan Hindu memiliki dominasi yang sangat kuat di Indonesia, bahkan terinstitusionalisasi dan dilindungi melalui Kementrian Agama. Oleh karena itu kesimpulan logisnya ialah agama-agama inilah yang (tampaknya) akan menjadi paradigma dalam hukum yang hidup.

Dalam draf RUU KUHP kita dapat melihat pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum adat dan juga menyentuh agama, seperti dalam

pasal 598 ayat 1 yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.”

yang kemudian diperkuat oleh pasal 304:
“Setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.”

juga pasal 305:
„Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.“

„Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.“

dan pasal 306:
“Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Lagi-lagi di sini kita dihadapi oleh pertanyaan: Dimanakah batasnya ketika suatu kepercayaan itu ternodai atau dihina? Apakah merupakan sebuah penodaan bilamana dalam kepercayaan Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan vice versa dalam kepercayaan Islam tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan sebagaimana ajaran kepercayaan Kristen? Bukankah pernyataan kebenaran dari satu agama merupakan penyangkalan kebenaran dari agama lainnya?

Pertanyaan lainnya pun dapat kita ajukan: Apakah edukasi teori evolusi merupakan sebuah bentuk penghasutan bila seseorang untuk meninggalkan kepercayaannya dan dapat dianggap sebagai penyebaran paham ateisme? Lalu apa definisi dari Ketuhanan yang Maha Esa? Menurut kepercayaan dari agama mana? Apakah Kemahaesaan itu berlaku bagi agama politeisme seperti Hindu yang dalam dunia ketuhanannya terdiri dari divisi-divisi? Jika Hinduisme tidak mengenal ketunggalan (dalam hal ini ke Esaan), apakah pemeluk kepercayaan Hindu juga dapat menghina kepercayaan lain yang percaya akan ketunggalan? Selain itu, bagaimana dengan ajaran Buddha yang sebenarnya tidak mempercayai sosok Tuhan personal? Pasal-pasal ini sangat multitafsir dan sangat mungkin dapat menimbulkan keseberpihakan yang pada akhirnya dapat membuat mayoritas pemeluk agama marah atas ketidaksetujuannya dengan suatu teori yang bertolak belakang dengan kepercayaannya, terlepas apakah itu berdasarkan fakta atau tidak. Hal ini ditunjukkan dengan banyak sekali konflik-konflik yang muncul akibat konflik antarkepercayaan di Indonesia.

Sebagaimana dilansir oleh Berita Satu pada tanggal 21 September 2019, Menteri Menkumham berkata, “Hukum-hukum adat ini harus yang punya: satu tidak bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, tidak bertentangan dengan HAM, menganut azas universal dan undang-undang yang ada.” Memang tidak bisa dipungkiri bahwa agama-agama besar ini memiliki nilai-nilai universal mendasar (seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berkelahi, semua manusia sama dihadapan Tuhan, dsb.), bahkan menurunkan nilai-nilainya untuk Hak Asasi Manusia modern, akan tetapi elemen universalisme itu menjumpai kesulitan dalam pertanyaan tentang Ketuhanan, institusi, cara ritual, atau pandangan-pandangan hidup lainnya yang membuat argumentasi universalisme ini menjadi paradoks.

Konsep pemisahan hukum umum dan khusus ini bukan hal yang baru di dalam sejarah upaya peradaban dalam menciptakan harmoni. Salah satunya contohnya ialah kerajaan Ottoman yang pernah menerapkan konsepsi hukum ini yang dinamakan sebagai sistem millet, di mana sistem ini memberikan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepercayaan beragam keleluasaan untuk menerapkan hukumnya masing-masing di bawah naungan Islam (pemerintah kerajaan Ottoman). Selain itu, di kawasan Indonesia (dulu Hindia Belanda) sendiri juga pernah terjadi perdebatan antara unifikasi hukum atau diversifikasi hukum yang diwakili oleh van Vollenhoven (biasa dikenal sebagai bapak hukum adat Indonesia) di abad 19 ketika ideologi liberalisme di Belanda sedang naik daun.

Tentu saja penting untuk menghormati dan melindungi hukum-hukum adat yang masih hidup, tetapi definisi dalam paragraf 598 kurang jelas dan cenderung represif ditambah penekanan oleh pasal 304 yang rentan akan dominasi agama-agama mayoritas yang juga dapat berlindung atas nama hukum adat. Hal ini bagaikan template petinggi-petinggi yang gemar mengumandangkan dikotomi usang istilah „barat“ dan „timur“ ketika kritik tak lagi dapat ditanggung, lalu mengatakan bahwa tujuan rancangan undang-undang ini adalah upaya Indonesianisasi yang identik dengan membedakan diri dengan hukum yang berlaku di barat. Dinamika politik internasional secara umum telah merubah cara pikir manusia dalam memandang kehidupan secara rasional, mekanis, teknis dan tidak lagi partikularis. Pasal-pasal intoleransi hanya semakin mempersempit perspektif dan kreatifitas manusia (khususnya manusia Indonesia). Hal yang harus disadari ialah pasal-pasal ini menggugurkan cita-cita reformasi berasas civil rights. Ia bukan sebuah solusi untuk mewujudkan masyarakat terbuka dan pandangan internasionalisme yang berdasarkan humanisme dan rasionalitas. Padahal kita tahu bahwa tantangan-tantangan dunia baru sudah hadir di depan mata kita semua.


Coretan Kedua: DPR, Please Make Indonesia Wonderful Again! ( Oleh: Arif Taufiq Udin / 09.10.2019)

Indonesia saat ini sedang mendapatkan ujian demokrasi yang sangat berat, selain RUU KPK yang akhirnya disahkan dan berujung lemahnya KPK, RKUHP yang disusun tanpa penelitian yang dalam juga membuat situasi semakin tidak kondusif. Di sini saya sebagai mahasiswa jurusan manajemen pariwisata di Munich University of Applied Sciences akan memberikan beberapa perspektif terkait Rancangan Undang-Undang tersebut dan dampak yang akan dihasilkan dari Undang-Undang tersebut terhadap dunia pariwisata di Indonesia.

Indonesia adalah negara di benua Asia yang memiliki lebih dari 10.000 Pulau dan lebih dari 238 juta Penduduk. Secara geografis, Indonesia juga memiliki banyak kelebihan khususnya di bidang pariwisata. Tapi kok Wisman (Wisata Mancanegara) yang datang ke Indonesia lebih sedikit dibanding yang datang ke Thailand, Malaysia ataupun Singapura? Dalam Ilmu kepariwisataan, akses ke tempat tujuan adalah satu aspek yang paling penting dalam pemilihan destinasi wisata tersebut. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang sangat indah, bersih dan dengan harga terjangkau, akan tetapi masih sedikit Wisman yang ingin datang mengunjungi daerah-daerah tersebut. Selain Akses ke tempat tujuan yang susah, peraturan-peraturan daerah ataupun norma yang berlaku di wilayah tersebut juga menjadi salah satu alasan yang terpenting, kenapa Wisman lebih memilih negara lain untuk dikunjungi selain ke Indonesia.

Ada pepatah berkata “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”, yang berarti seandainya kita berada di daerah A, berarti kita harus taat pada peraturan di daerah tersebut. Saya setuju dengan itu, akan tetapi seandainya peraturan tersebut dibuat tanpa penelitian yang dalam, tanpa permusyawaratan yang jelas, apakah kita semua harus taat pada peraturan tersebut? Inilah yang sedang terjadi di Indonesia tercintaku saat ini. RKUHP yang seharusnya disahkan beberapa minggu yang lalu, akan tetapi akhirnya ditunda sampai waktu yang belum pasti karena sangat banyak menuai kontroversi, khususnya dikalangan kaum millennials.

Pada pertengahan bulan Agustus 2019, Databoks.katadata.co.id mengeluarkan Data Statistik tentang Kunjungan Wisata Mancanegara ke Negara-Negara ASEAN (2008-2018) yang bersumber dari ASEAN Secretary, 2019. Disitu terlihat bahwa Indonesia menempati Urutan ke-4 dengan Kunjungan Wisata Mancanegara sebanyak 15.806.199. Urutan pertama diduduki oleh Thailand dengan 38.300.000 kunjungan, kedua Malaysia lanjut disusul oleh Singapura. Pemerintah sebenarnya sudah bekerja secara maksimal agar dunia pariwisata di Indonesia lebih maju dibandingkan di negara tetangga, akan tetapi dengan situasi yang saat ini sedang kita miliki, saya sedikit pesimis, bahwa akan lebih banyak lagi Wisman yang akan datang ke Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari respon luar negeri setelah mendengar beberapa pasal yang ada di RKUHP tersebut, sebagai contoh di RUU KUHP pasal 417 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II (denda Rp 10 juta).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orangtua, atau anaknya.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

dengan penjelasan sebagai berikut :

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya adalah:

a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;
c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan anaknya dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Di sana disebutkan secara rinci, siapa saja yang akan terkena pasal tersebut. Dengan pasal tersebut pasti akan banyak turis yang mendapatkan dampak negatifnya, khususnya bagi para Turis Mancanegara yang sedang liburan di Indonesia, di mana apa yang sebenarnya mereka lakukan itu lumrah di negara asalnya. Dilihat dari sisi Agama dan Budaya masyarakat Indonesia, saya tidak sepenuhnya menolak pasal tersebut, akan tetapi yang saya takutkan adalah dalam penggunaan pasal tersebut di lapangan. Dari salah satu sumber media yang saya baca, yaitu dari Detik.com, disitu Panja (Panitia Kerja) RKUHP memberikan komentar terkait pasal tersebut: “kecuali turis mancanegara”. Tapi, saya malah jadi lumayan takut bila nanti pasal tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya sweeping ke setiap hotel yang berujung pungli, pemerasan, ataupun korupsi dalam praktek penegakanya. Yang saya bikin bingung juga, terus selama ini pihak berwajib dan masyarakat menggerebek hotel-hotel itu atas dasar hukum apa? Apakah ada sumber hukum lain yang melegalkan pihak berwajib dan masyarakat menggerebek Hotel-Hotel ataupun kos-kosan? Selain itu, seperti yang kita baca diatas, definisi “Perzinaan” di atas juga tidak dijelaskan secara rinci, apakah perzinaan itu seandainya mereka ciuman, berpegangan tangan, berduaan dalam satu kamar atau benar-benar melakukan hubungan badan.

Dari poin-poin yang rancu tersebut, kita bisa menyimpulkan, bahwa pasal yang telah pihak DPR dan pemerintah rumuskan itu belum benar-benar jelas dan rinci, yang ada hanya akan menjadi pasal karet yang bisa merugikan banyak orang. Pasal yang saya jadikan sebagai contoh ini, barulah satu pasal. Masih banyak pasal-pasal lainya yang masih rancu dan masih harus dibahas lebih dalam lagi oleh para wakil rakyat kita
di senayan. Saya berharap, DPR beserta pemerintah bisa mendengar seluruh suara dan aspirasi kita, agar Indonesia menjadi negara yang maju, dewasa dalam berdemokrasi dan memiliki Sumber Daya Manusia unggul, untuk tercapainya Indonesia hebat dimasa yang akan datang. Make Indonesia wonderful again!


Bagaimana menurut teman-teman isi kedua tulisan tersebut? Apakah tulisan tersebut cukup mewakili keresahan teman-teman? Sebagai generasi muda saat ini, peraturan-peraturan tersebut akan lebih berdampak pada kita. Jangan mau lagi nilai-nilai kita diatur oleh mereka yang sama sekali tidak memahami kita, ayo kita ciptakan nilai-nilai kita sendiri yang cocok untuk generasi muda saat ini!

28.10.2019