Renungan Utopia

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Illustration_Das_Volk_im_Zukunftsstaat_1904_001.jpg?fbclid=IwAR0GJZEtQwYOiYqmaMRnEQsGw8rxQV689qtDVgNLq-d4qZiodDtikjuvh5A

Oleh: revoltierende13

1.
Ketika perang terbesar dalam sejarah manusia yang memakan banyak sekali korban dan menghancurleburkan habitat mahluk hidup di bumi dengan berbagai macam senjata canggih berakhir di tahun 1945, ide gagasan tentang nilai-nilai universalisme diwujudkan dan diratifikasi oleh negara-negara bangsa di tahun 1948 (Indonesia bergabung di tahun 1950) melalui sebuah institusi internasional (organisasi antarpemerintah), yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa yang sekaligus melahirkan sebuah naskah politik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Hak Asasi Manusia disingkat HAM yang memproyeksikan kesakralan individu manusia dan persamaan hak di antaranya, serta mendorong masyarakat dunia untuk lebih membuka diri dalam berkooperasi dengan bangsa-bangsa lain secara beradab demi mencapai kesejahteraan bersama. Tentu saja kemunculan gagasan hak asasi ini bukan gagasan yang langsung ada (atau memiliki pre-existence yang harus ditemukan) dan jadi begitu saja. Sama dengan gagasan-gagasan lainnya, HAM adalah produk sejarah. Ide gagasan ini adalah hasil dari benturan dalam rentetan konstelasi sosial politik ketika sebuah paradigma nilai yang menguasai seluruh aspek kehidupan entah itu dalam pandangan politik, struktur sosial, sudut pandang sejarah, ekonomi, pendidikan, gender, bahasa dsb. membatasi kesadaran manusia yang an sich sangatlah beragam dan luas.

Paradigma yang mengontrol subjek (subjek dapat diinterpretasikan sebagai sebuah individu atau grup apapun) tidak memberikan kesempatan kepada subjek untuk membentuk dan menentukan dirinya sendiri secara otonom tanpa ada gangguan dari otoritas eksternal. Paradigma bahkan melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan memberikan kategori kepada alam (terutama sekali secara biologis) secara biner, seakan imaji tentang alam itu benar adanya dan absolut berkat legitimasi dari sebuah entitas fiksi yang sangatlah berkuasa. Sebaliknya, pengetahuan tentang alam dan pengolahannya yang diketahui sejauh ini (diamati secara umum) sebenarnya adalah hasil dari perilaku pragmatis manusia yang biasanya kemanfaatan, situasi sosial politik, ketersediaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang manusia miliki dan alami dari masa ke masa menjadi tolak ukur dalam menentukan pengetahuan dan juga kebenaran.

Dengan situasi dan kondisi semacam itu subjek tidak dapat berbuat banyak, terutama subjek yang memiliki sifat yang unik, yang berbeda dari subjek lainnya. Atas nama pemulihan kembali situasi hukum dan atas nama rakyat, paradigma mendapat justifikasi akan pemburuan subjek-subjek unik untuk dinormalisasi. Dalih two-edged sword atau pasal karet ini sering digunakan ketika kebaharuan tiba kedalam suatu masyarakat, ketika seseorang yang memiliki bahasa, kepercayaan, perilaku, orientasi seksual, perawakan atau komoditas yang berbeda dengan kommunitas tertentu, ketika ide-ide yang datang dari luar dijadikan musuh. Sebaliknya, pada hakikatnya masyarakat selalu mengalami akulturasi. Masyarakat tanpa disadari sedang melakukan proses pertukaran budaya. Tidak ada masyarakat yang memiliki budaya atau kebiasaan yang (sama sekali) tak ada keterkaitan dari kebudayaan lainnya, misalnya, bahasa sehari-sehari yang banyak sekali mengadopsi bahasa-bahasa dari peradaban atau interaksi antar budaya-budaya lainnya. Indonesia sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara yang sudah terinfiltrasi dengan kedatangan orang-orang dari luar kawasan Indonesia oleh bahasa Belanda, Arab, Sanskrit dan Portugis. Bahasa-bahasa Eropa juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Latin dan Yunani. Berkat ekspansi kolonialisme Eropa, seluruh dunia menggunakan vokabular dari bahasa kedua peradaban tersebut, biasanya banyak digunakan dalam bahasa akademis atau formal. Seandainya saja jika Alexander Agung tidak melakukan ekspansi dan memperkenalkan budaya hellenisme ke dunia timur yang memberikan kontribusi jangka panjang bagi banyak peradaban salah satunya peradaban Kristen dan Islam, bahkan sampai peradaban modern hari ini, sudah tentu akan lain ceritanya.

Contoh lain bahwa fenomena akulturasi tidak hanya terjadi melalui bahasa, tetapi juga dapat terjadi melalui suatu komoditas dagang, misal kopi yang hari ini manusia modern tak bisa lepas dari cengkraman pahitnya, berasal dari daratan Ethiopia yang juga tersebar di semenanjung Arab dan kemudian dipopulerkan oleh pedagang-pedagang Eropa terutama yang berasal dari Belanda dan Britania Raya dan semakin populer di kalangan generasi milenial sampai-sampai tidak dapat memulai satu haripun tanpa kopi. Bahkan kopi juga salah satu komoditas paling berperan dalam pembentukan budaya pencerahan (enlightment) ketika kopi mengumpulkan para intelektual nongkrong berdiskusi seharian di berbagai Cafe akibat kuatnya kafein yang terkandung. Peradaban-peradaban atau bentuk koperasi sesama manusia menjadi “subur” dan meluas. Berbagai ajaran keagamaan dan kuliner pun juga salah satu wajah dari peleburan budaya. Peradaban-peradaban menjadi besar dan maju selain berkat ekspansi militer, juga kemauannya (sedikit banyak) akan keterbukaan pandangan kepada subjek dan objek yang berbeda. Dari diversitaslah manusia saling bergotong royong membangun lingkungan yang lebih baik, namun konstruksi ide metafisik atau orakular/dogmatis tentang suatu komunitas, negara, suku, budaya atau etnis dapat menjadi penghalang masyarakat terbuka, pandangan ini bisa menjelma dalam bentuk ideologi apa saja, sekalipun ideologi yang memiliki klaim saintifik objektifitas.


2.
“The standards are not to be found in nature. Nature consists of facts and of regularities, and is in itself neither moral nor immoral. It is we who impose our standards upon nature, and who in this way introduce morals into the natural world, in spite of the fact that we are part of this world. We are products of nature, but nature has made us together with our power of altering the world, of foreseeing and of planning for the future, and of making far-reaching decisions for which we are morally responsible. Yet responsibility, decisions, enter the world of nature only with us.”
-Karl Popper
“ The open societies and its enemies, 59”

Imajinasi manusia adalah musuh yang sesungguhnya, ia laten, namun sangat penuh dengan korupsi. Menurut sejarawan Yuval Harari, homo sapien membangun sebuah cerita atau imajinasi melalui bahasanya untuk meyakinkan homo sapien lainnya untuk bertahan hidup dengan cara berkoperasi secara mikro maupun makro. Hal ini lah yang tidak dapat dilakukan oleh mahluk hidup lainnya. Manusia acap kali merangkai imajinasi yang gagal, misalnya hal buruk dapat terjadi ketika suatu imajinasi menjauhkan diri dari realitas dengan membentuk paradigma tentang alam the nature of things, dengan kata lain ketika suatu konsep paradigma diabsolutisasi – dipandang secara biner dan penuh spekulasi. Cara ini hanya dapat menimbulkan kelumpuhan di dalam suatu struktur paradigma. Dokumentasi sejarah menunjukkan salah satunya pemikiran rasisme yang berkembang di Eropa di abad 18 dan 19 yang pengaruhnya masih bisa dirasakan sampai hari ini adalah hasil dari imajinasi yang gagal, yaitu imajinasi ras saintifik yang memberikan hirarki dan klasifikasi ras. Ras yang unggul seolah-olah memiliki kelebihan daripada ras-ras lainnya dan memiliki misi sejarah (pemurnian ras) yang dipercaya sebagai keniscayaan.

Menurut Hannah Arendt dalam karyanya The Origins of Totalitarianism, mulanya pemahaman race-thinking dikonsep oleh orang-orang intelektual frustasi, di antaranya Henri de Boulainvilliers dan Arthur de Gobineau yang terancam hak istimewanya oleh perubahan-perubahan sosial kala itu di Perancis. Mereka mengkonsepsi sebuah pemahaman hirarki dalam kelas sosial dan terutama ras. Pemikiran rasisme semakin berkembang berkat munculnya teori evolusi Darwin yang dijustifikasi dalam menciptakan hirarki dalam teori ras di abad 19. Kemudian pemikiran rasisme menjadi amat radikal di abad setelahnya diiringi dengan kebangkitan nasionalisme berpandangan sempit di Eropa yang mensakralkan negara bangsa. Parahnya, pandangan-pandangan rasisme dijadikan “paragraf”, diinstitusionalisasikan di Jerman ketika Nazi berkuasa 1933-1945 lewat Nuernbergerrassengesetze (1935) yang bertujuan untuk melindungi darah dan daratan Jerman dari ras asing dengan mengharamkan perkawinan atau berhubungan dengan ras non jerman dan segregasi ras non-jerman terutama orang Yahudi, Sinti dan Roma atau orang-orang keturunan etnis Slavik. Paragraf memalukan ini membenarkan serangan-serangan dari pihak aparat kepada subjek tak bersalah, bahkan kekerasan dapat dialamatkan kepada orang Jerman sendiri yang dianggap bidaah, misalnya jika seseorang itu kiri atau sekedar tidak sesuai saja dengan pandangan partai itu. Nazi adalah partai dengan ideologi fasisme yang mempromosikan etnisitas Jerman sebagai ras terunggul. Selain itu, methode yang biasa grup berideologi orakular lakukan untuk meyakinkan massa yaitu dengan mempropagandakan nilai-nilai nasionalisme melalui keindahan visual maupun verbal (eufimisme) yang sesungguhnya menyiratkan kekerasan struktural. Dengan gaya pimpinan karismatiknya Hitler dengan mudah menggiring opini (didukung oleh konstelasi krisis ekonomi besar saat itu) bahwa bangsa Jerman harus kembali ke akarnya dimana kemurnian ras Jerman dan kuasanya akan hidup terus sepanjang ribuan tahun lamanya. Hitler membangun musuh imajinasi non Aria dan membelah masyarakat Jerman yang kemudian berujung kepada genosida jutaan manusia.

Tidak hanya race-thinking yang dapat menjustifikasi ketidakadilan, doktrin ideologi yang memiliki nilai-nilai universal berbasiskan historisisme (menurut Karl Popper dalam bukunya The Poverty of Historicism : sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang berasumsi bahwa prediksi sejarah memiliki pokok tujuan dan yang berasumsi bahwa tujuan ini dapat diperoleh dengan menelusuri irama atau pola, hukum-hukum, trend yang mendasari evolusi sejarah), juga bertendensi menciptakan neraka , ketimbang menciptakan surga di bumi. Doktrin historisisme dalam Marxisme (materialisme historis) yang berasumsi bahwa sejarah secara natural adalah pertarungan kelas yang mengarah kepada dunia komunisme, menjanjikan umat manusia bahwa di sana adalah dunia tanpa kapitalisme, yaitu dunia tanpa penindasan. Di dalamnya umat manusia bersatu dan bahagia, kepemilikan pribadi dan hirarki sosial pun terhapuskan, segala keputusan diputuskan secara demokratis sepenuh-penuhnya. Doktrin ini memberikan pembenaran kepada diktator-diktator merah memainkan suatu peran absolut yang justru malah mengirim mati jutaan rakyatnya karna dianggap kontra-revolusioner, penghambat alur perjuangan kelas dengan segala alasan program politiknya. Di dalam doktrin-doktrin agama (terutama dalam tradisi agama abrahamik) juga dapat ditemukan tafsir-tafsir historisisme yang menjanjikan surga atau neraka di bumi maupun di dunia lain, kedatangan kembali orang-orang utusan, umat terpilih dsb. Tidak pula jarang ditemukan belakangan munculnya organisasi-organisasi politik berpandangan radikal datang dari spektrum agama-agama ini. Pernikahan antara nasionalisme dan agama pun dapat menimbulkan kerapuhan mental yang tidak kalah parahnya seperti apa yang terjadi baru-baru ini di Myanmar antara Buddha dan pemerintah (militer) memarjinalisasi Rohingya muslim. Terlepas dari benar atau tidaknya konten doktrin ini, ketika suatu kebijakkan atau prinsip politik dikerahkan secara penuh demi kepentingan ideologi orakular (dalam bentuk nasionalisme, agama, keilmiahan, bahkan ekonomi) adalah suatu keniscayaan bahwa pemahaman ini dapat dengan mudah dimaterialisasi sebagai komoditas politik dan mendistorsi pemikiran publik.


3.
Ideologi orakular cenderung membangun imajinasi biner yang mempersekusi, menyingkirkan, memusnahkan segala hal bertentangan dengannya atas nama naturalitas yang menyelimuti berbagai macam ideologi yang biasanya menampakkan sifat-sifat utilitarian maupun tribalistik (utilitarianisme adalah pemahaman dalam filsafat etik yang berangkat dari konsekuensi sebuah aksi sebagai hasilnya yang menimbulkan kebahagiaan atau kesejahteraan maksimal bagi mayoritas). Utilitarianisme tidak dapat dengan mudah dikatakan mengabaikan hak asasi ketika ia dijadikan patokan dalam pembagian hak-hak dasar warga negara, seperti akses kebutuhan fundamental untuk publik seperti kesempatan untuk memperoleh pendidikan atau berpartisipasi dalam ranah publik. Utilitarianisme dapat menjadi tirani ketika pandangan orakular menjadi pokok atau dasar-dasar sebuah negara. Di sanalah penindasan subjek sangat rentan terjadi, atas nama negara yang mewakili keseluruhan populasi memiliki hak untuk menindas. Metode otoriter semacam ini juga pernah terjadi di Indonesia di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru atas nama Pancasila. Segala pandangan orakular seringkali melangkahi hak asasi yang paling mendasar seperti apa yang dikatakan oleh paragraf 28I ayat 2 UUD 1945 bahwasannya “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” . Ketika paradigma dikuasai oleh pandangan orakular, pihak minoritas sangat rentan mengalami skenario-skenario diskriminatif karna memiliki cara hidup yang berbeda, pun institusi-institusi di dalamnya memiliki basis rasional tidak akan berfungsi sesuai hakikatnya jika pandangan orakular secara informal masih bersemayam dalam pikiran suatu masyarakat yang mendorong masyarakat itu secara sadar atau tidak sadar berperilaku apa yang diharapkan oleh suatu ideologi orakular.

Tentu suatu negara harus mampu membangun paradigma yang relevan, yang dapat menjamin kebebasan warga negaranya agar visi masyarakat terbuka dan keadilan tercapai. Dalam masyarakat terbuka kebaharuan dalam masyarakat tidak dianggap sebagai sebuah degradasi moral, melainkan ditanggapi secara kritis dan terbuka melalui diskursus rasional di ruang publik. Selain itu, alam memiliki definisi yang sangat luas. Alam tidak mengenal gender, moralitas atau imoralitas, mayoritas atau minoritas dsb. Alam tidak akan menangis ketika bumi dan manusia tiada. Ini semua terletak pada manusia itu sendiri, bagaimana manusia menciptakan dirinya dan mahluk hidup lainnya yang diwakili haknya oleh manusia sendiri untuk kebaikan jangka panjang. Peristiwa-peristiwa yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya seperti problematika big data , krisis ekologi, penghindaran pajak yang menyebabkan kesejahteraan tidak merata, kemajuan dalam bidang bioteknologi dan kebangkitan kecerdasan buatan memunculkan kembali diskurs-diskurs tentang kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan skala partikularis (level nasional) berhubung polemik ini bersifat transnasional dan laten. Untuk menjawab tantangan-tantangan di atas tentu saja sikap dan pandangan politik baru dibutuhkan.


4.
“Unquestionably society ought to be so organised as to render self-sacrifice superfluous, for as long as men exist who are ready and willing to make sacrifices, so long will egoists take advantage of these sacrifices.”
-Tomáš Masaryk

Dikotomi tentang “ apa yang sudah kau berikan untuk negara” dan “ apa yang dapat kau harapkan dari negara” sebenarnya adalah suatu kesatuan yang secara sadar atau tak sadar semua warga negara lakukan. Sekalipun ia seorang warga negara yang subversif, ia juga memberikan kontribusi kepada negara walaupun ia membenci negaranya sendiri, tidak lain dengan membayar pajak dan konsumsi komoditas lainnya yang melancarkan sirkulasi ekonomi. Itulah yang semua warga negara di dunia lakukan – mereka selalu menyisihkan sekian persen uang belanjanya untuk pajak. Pernyataan pertama memiliki tafsir yang tidak sempit, namun cenderung meminta kepatuhan kepada individu untuk tunduk kepada negara. Negara seakan absolut seperti dalam pandangan Hobbesian, negara adalah segala penentu nasib. Tidak salah jika berasumsi demikian, semua warga negara ditentukan, diatur dan dilindungi oleh supremasi hukum. Namun pernyataan itu salah ketika dijadikan legitimasi yang melampaui hak asasi seperti mengajak warganya untuk berperang melawan negara lain, mensegregasi kaum minoritas, memaksa warganya untuk melawan pikirannya, menyerahkan kepemilikannya, mengadakan pembangunan ekonomi atas nama kesejahteraan bersama tanpa mengadakan diskursus fair dan rasional. Berbeda dengan pernyataan kedua menyiratkan pertanyaan filosofis yang justru maka dari itu sangat mendasar seringkali terlupakan, apa yang dapat kita harapkan dari negara, apa itu negara dan tujuannya, bagaimana pemenuhannya? Tanpa jawaban dari pertanyaan ini suatu masyarakat dapat cenderung buta dan tenggelam dalam pandangan dogmatisme. Negara yang semestinya diharapkan oleh subjek adalah negara yang mendukung perdamaian antarnegara dan mempertahankan tradisi ilmu untuk masa depan dan dapat membangun masyarakat terbuka yang plural dengan menjamin kebebasan setiap individu agar dapat merentangkan potensi yang dimiliki masing-masing, karna tanpa penjaminan hak fundamental itu masyarakat terbuka akan sulit terwujud.

Negara-negara penganut paham orakular pun akhir-akhir ini membuka diri atas inisiatifnya sendiri seperti Saudi Arabia, Kuba, Korea Utara melalui reformasi ekonominya yang memungkinkan terwujudnya masyarakat terbuka. Negara atau komunitas seharusnya tidak lagi dipandang secara metafisik maupun historisistik, melainkan dipandang sebagai institusi yang melayani subjeknya. Maka perubahan paradigma dalam tubuh institusi-institusi negara juga akan membawa perubahan yang signifikan, karena melalui institusilah berbagai macam kebijakan diimplementasikan. Mentalitas Kita dan Mereka yang cenderung memecah belah sebaiknya disimpan rapat-rapat terkunci dalam kotak besi, karena kita dan mereka dalam sudut pandang ilmu biologi adalah satu jenis genus yang mengklaim dirinya melalui etnisitas, ras, gender, kelas sosial masing-masing secara berbeda. Sampai pada hari ini hukum atau prinsip internasional telah menciptakan intersubjektivitas yang secara umum sudah manusia terima terlepas dari keterbatasan pengetahuannya. Langkah ini adalah sebuah kemajuan yang dialami manusia dan karenanya hal ini jangan hanya diterima begitu saja, melainkan sepatutnya digali maknanya dan dipertahankan demi solidaritas berkelanjutan.

Sebagai penutup penulis ingin menyampaikan kutipan dari Karl Popper:

“Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them. — In this formulation, I do not imply, for instance, that we should always suppress the utterance of intolerant philosophies; as long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would certainly be unwise. But we should claim the right to suppress them if necessary even by force; for it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument, but begin by denouncing all argument; they may forbid their followers to listen to rational argument, because it is deceptive, and teach them to answer arguments by the use of their fists or pistols. We should therefore claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant.”

09.09.2019